Abstrak
Skripsi ini berjudul “Ijtihad Yudisial Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam Menilai Keabsahan Wali Muhakkam: Legitimasi Penggunaan Mazhab Maliki dalam Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB”, yang ditulis oleh Raihan Almahdy, NIM 1122110, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai wali muhakkam dalam hukum positif Indonesia, sementara konsep tersebut dikenal dalam fikih Islam, khususnya mazhab Maliki. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung melalui Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB mengesahkan perkawinan yang menggunakan wali muhakkam dengan merujuk pada pendapat mazhab Maliki. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan ijtihad yudisial hakim dalam menilai keabsahan wali muhakkam serta menganalisis legitimasi penggunaan mazhab Maliki dalam penetapan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis ijtihad yudisial hakim dalam Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan ijtihad yudisial hakim dilakukan melalui proses rechtsvinding yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Hakim mempertimbangkan kondisi Pemohon II sebagai seorang mualaf yang tidak memiliki wali nasab, adanya hambatan sosial dan adat, kondisi kehamilan Pemohon II, serta potensi kemudaratan apabila perkawinan tidak diakui. Dalam proses tersebut hakim menggunakan metode istihsan,menerapkan pendekatan contra legem, mempertimbangkan maqashid syariah dan merujuk pada pendapat mazhab Maliki yang membolehkan penggunaan wali muhakkam dalam dan menyatakan perkawinan para pemohon sah menurut hukum Islam. Kedua, penggunaan mazhab Maliki dalam Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB memiliki dasar legitimasi baik dari perspektif hukum Islam maupun sistem peradilan Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, legitimasi tersebut didasarkan pada kedudukan mazhab Maliki sebagai mazhab mu'tabar, prinsip ikhtilaf antarmazhab, serta pertimbangan maqashid syariah untuk menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan keturunan (hifzh al-nasl). Dari perspektif sistem peradilan Indonesia, penggunaan mazhab Maliki sejalan dengan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta melakukan penemuan hukum ketika ketentuan yang berlaku belum memberikan penyelesaian terhadap persoalan konkret. Dengan demikian, penggunaan mazhab Maliki dalam perkara ini merupakan bentuk ijtihad yudisial yang memiliki dasar legitimasi untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum