Abstrak
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Pasaman No. 7 Tahun 2022 Pasal 20 ayat 3 Tentang Tugas dan Fungsi Bidang Lingkungan Hidup Di Nagari Padang Matinggi Perspektif Siyasah Tanfidziyah” yang ditulis oleh Yulisna Nst, NIM 1322032, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas menjadi permasalahan serius yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Di Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, aktivitas penambangan emas yang membuang limbah langsung ke aliran sungai telah menyebabkan pendangkalan sungai, peningkatan kekeruhan air, serta pencemaran bahan berbahaya seperti merkuri. Kondisi tersebut mengakibatkan sungai tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal Bupati Pasaman sudah mengeluarkan Perbup No. 7 Tahun 2022. Berdasarkan latarbelakang ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peratura Bupati Pasaman No. 7 Tahun 2022 Pasal 20 Ayat 3 Tentang Tugas dan Fungsi Bidang Lingkungan Hidup. 2) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pasaman No. 7 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field research) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan data-data yang diperoleh dilapangan. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, serta artikel. Adapun teknik analisa data penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 20 Ayat (3) tentang Tugas dan Fungsi Bidang Lingkungan Hidup di Nagari Padang Matinggi belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih terjadinya pencemaran air sungai akibat limbah pertambangan emas, pendangkalan sungai karena sedimentasi, penurunan kualitas air yang dimanfaatkan masyarakat, serta munculnya dampak kesehatan seperti gatal-gatal, diare, dan ISPA, disertai kerusakan ekosistem sungai dan lingkungan sekitarnya. 2) Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah dari pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan secara maksimal, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman serta rendahnya kepatuhan sebagian penambang terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pertambangan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana secara efektif, sehingga terwujud lingkungan yang bersih, sehat, lestari, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Siyasah Tanfidziyah