Abstrak
Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pelindungan Anak Dan Perempuan Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah (Implementasi Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017)” yang ditulis oleh Fadillah Anada, Nim 1322035, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2022 hingga 2025. Kondisi tersebut mendorong pentingnya kajian mengenai peran Dinas Sosial dalam melaksanakan program perlindungan anak dan perempuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017 serta ditinjau menurut Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman, mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan program perlindungan anak dan perempuan, serta mengetahui tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Dinas Sosial dalam menjalankan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan orangtua, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, berkurangnya peran niniak mamak dalam membina generasi muda, serta belum meratanya sosialisasi mengenai perlindungan perempuan dan anak. Dinas Sosial melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah melaksanakan perannya melalui pelayanan pengaduan, pendampingan korban, rehabilitasi sosial, layanan psikologis, bantuan hukum, bantuan sosial, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya dilakukan karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, waktu, dan jangkauan sosialisasi yang tidak merata ke seluruh nagari. Ditinjau dari Siyasah Tanfidziyah, peran Dinas Sosial telah mencerminkan pelaksanaan amanah pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan kemaslahatan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terwujud secara lebih optim