Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 tentang Penangggulangan Kebakarab Hutan dan Lahan Perspektif Siyasah Tanfiziyah (Studi Kasus di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)”, yang ditulis oleh Muhammad Safwan Saufi, NIM 1322038, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar, yang telah menimbulkan dampak serius terhadap aspek ekologis, kesehatan masyarakat, sosial, dan ekonomi. Kondisi geografis Kabupaten Kampar yang didominasi lahan gambut menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap kebakaran, terutama pada musim kemarau. Data empiris menunjukkan bahwa luas lahan yang terbakar mengalami peningkatan signifikan. yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Kampar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dan terhadap hal tersebut ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfiziyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar serta mengkaji pelaksanaannya dalam perspektif fiqh siyasah tanfiziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari BPBD, aparat pemerintah, dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 di Kabupaten Kampar secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan, penanggulangan saat terjadi kebakaran, dan penanganan pascakebakaran. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti sosialisasi, patroli rutin, pembentukan relawan, pemadaman kebakaran, serta koordinasi lintas sektor. Kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfiziyah, implementasi kebijakan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, tanggung jawab pemerintah, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.