Abstrak
Tesis ini berjudul “Studi Penentapan Non Eksekutabel Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Dalam Perspektif Maslahah Mursalah” yang disusun oleh M. Doni dengan NIM 10124015, Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi. Dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengabulkan gugatan harta bersama dan utang, yang dikuatkan hingga kasasi MA RI Nomor 1346 K/Ag/2023. Namun Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PA.Lbs menyatakan putusan tersebut non-eksekutabel karena amar tidak jelas dan tidak operasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemohon Eksekusi meskipun telah menang di semua tingkat peradilan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu putusan sebagai non-eksekutabel dalam praktik pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping? Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah terhadap penetapan non-eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping? Penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus. Data primer terdiri dari putusan PA Lubuk Sikaping Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs, Putusan Kasasi MA RI Nomor 1346 K/Ag/2023, Penetapan Non-Eksekutabel Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PA.Lbs, serta wawancara dengan hakim, panitera, jurusita, dan pihak berperkara. Data sekunder berupa peraturan, KHI, buku, dan jurnal terkait. Analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta content analysis dengan pola induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan non-eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping disebabkan oleh ketidakjelasan amar putusan yang tidak operasional dan cenderung deklaratif sehingga kehilangan daya paksa eksekutorial, ketidaksesuaian antara amar putusan dengan permohonan eksekusi, kelemahan konstruksi logika hukum hakim yang kurang mempertimbangkan aspek eksekutabilitas sejak awal, serta belum adanya standar teknis nasional dalam penyusunan amar putusan yang menjamin keterlaksanaan. Dari aspek efektivitas hukum, putusan tersebut tidak efektif karena kelemahan substansi hukum mengakibatkan struktur hukum tidak dapat bekerja optimal dan berdampak pada menurunnya budaya hukum masyarakat. Dalam perspektif maslahah mursalah, penetapan non-eksekutabel gagal mewujudkan jalb al-mashalih dan justru menimbulkan mafsadah berupa hilangnya hak pihak yang menang, ketidakpastian hukum, serta tidak tercapainya hifz al-mal sebagai bagian dari maqashid al-syariah. Penetapan non-eksekutabel bukan merupakan kesalahan prosedural, melainkan konsekuensi dari kualitas putusan yang tidak operasional. Implikasinya, diperlukan perbaikan mendasar dalam penyusunan amar putusan yang jelas, tegas, dan operasional serta penguatan pedoman teknis agar setiap putusan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mampu memberikan keadilan substantif dan kemanfaatan nyata bagi para pihak.