Abstrak
Abstrak Karya ilmiah ini disusun oleh Muhammad Afdhal, S.H., NIM. 10124024 sebagai bagian dari syarat penyelesaian program pascasarjana. Penelitian ini berjudul "Implementasi Bacaan Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Akad Pernikahan Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Kantor KUA se-Agam Timur)." Lokus penelitian difokuskan pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Agam bagian timur, Provinsi Sumatera Barat. Kajian ini secara spesifik menguji interaksi dinamis antara hukum keluarga Islam (Fikih Munakahat), hukum positif perkawinan di Indonesia, serta struktur sosiologis masyarakat setempat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tren mas kawin berupa bacaan Al-Qur'an di kalangan kelas sosial mapan Agam Timur. Secara teologis praktik ini sah, namun dalam budaya Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), fenomena ini menggeser tradisi mas kawin material yang berfungsi sebagai jaminan ekonomi perempuan. Selain itu, praktik ini menyisakan celah terkait kepastian hukum administratif di KUA. Penelitian ini bertujuan menganalisis motivasi kelas sosial mapan dalam memilih mas kawin tersebut, sekaligus mengkaji implementasi prosedural dan respons dari para Kepala KUA serta Penghulu di Agam Timur. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama Kepala KUA di Agam Timur (Kamang Magek, Ampek Angkek, Malalak) serta pasangan kelas sosial mapan selaku pelaku praktis. Data sekunder dikumpulkan lewat studi pustaka terhadap regulasi pernikahan (UU Perkawinan dan KHI), literatur fikih, teori conspicuous consumption Thorstein Veblen, serta teori distingsi Pierre Bourdieu. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan verifikasi akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan mas kawin bacaan Al- Qur'an di KUA se-Agam Timur berjalan akomodatif namun penuh kehati-hatian. Mengingat belum adanya SOP yang rigid dari Ditjen Bimas Islam, para penghulu menyiasatinya dengan mengedukasi calon pengantin agar tetap menyertakan mas kawin material pendamping demi perlindungan hukum istri. Dari perspektif sosiologi hukum, pemilihan mas kawin ini oleh kelas sosial mapan bukan karena keterbatasan ekonomi, melainkan sebagai bentuk "distingsi" atau penanda kelas. Praktik tersebut menjadi ruang eksibisi modal budaya dan simbolis untuk menegaskan identitas kesalehan sekaligus status sosial elit di tengah pergeseran nilai masyarakat Minangkabau modern.