Abstrak
Penelitian ini mengkaji pengaturan dan implementasi sanksi administratif terhadap pelaku LGBT dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Syariah. Latar belakang penelitian didasari oleh adanya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dan Pasal 44 Perda tersebut yang melarang perbuatan mengarah pada aktivitas seksual sesama jenis dan penyimpangan seksual, dengan sanksi administratif berupa denda Rp1.000.000, serta adanya fenomena penindakan oleh Satpol PP terhadap kelompok LGBT di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Trantibum dan Linmas, Kepala Bidang Penegakan Perda, staf PPNS, serta dokumentasi penindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi administratif dalam Perda tersebut secara normatif masih memiliki kelemahan pada rumusan frasa "mengarah pada" yang bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Implementasi sanksi administratif oleh Satpol PP Kota Bukittinggi telah dilakukan melalui prosedur yang sistematis meliputi patroli, verifikasi, pemeriksaan, klarifikasi, pembinaan, dan penjatuhan sanksi. Dari 111 kasus yang ditangani, penegakan hukum lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Analisis Maqashid Syariah terhadap bentuk dan besaran sanksi menunjukkan bahwa: (1) dari aspek hifz al-nafs, sanksi administratif telah mencerminkan perlindungan terhadap ketenteraman masyarakat namun masih ditemukan pelanggaran berulang yang mengindikasikan efektivitas pencegahan belum optimal; (2) dari aspek hifz al-nasl, sanksi tersebut sejalan dengan upaya menjaga kehormatan keluarga dan keturunan melalui pencegahan hubungan di luar perkawinan sah; (3) dari aspek hifz al-'aql, mekanisme pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan Satpol PP telah menunjukkan penghargaan terhadap rasionalitas dan hak pelanggar untuk memberikan klarifikasi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan rumusan norma agar lebih jelas dan pasti, penguatan program rehabilitasi sosial, peningkatan sosialisasi Perda kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi antar-instansi dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan