Abstrak
Tesis ini berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Tentang Perubahan Status Harta Pusaka Tinggi Menjadi Hak Milik Individu (Studi Kasus Tentang Putusan Nomor 42/PDT.G/2024/PN Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat)” yang disusun oleh Nabila Fitri Gunawan dengan NIM 10124011, Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini adalah benturan antara klaim tanah pusaka tinggi secara komunal menurut hukum adat Minangkabau dengan bukti formal kepemilikan individual berdasarkan hukum nasional. Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas 1.245 m² sebagai pusaka tinggi kaum suku Koto yang diwariskan matrilineal, sementara Tergugat menguasai tanah berdasarkan SHM No. 11 Tahun 1998 dan Akta Jual Beli No. 430/J.B/L.A/2001. Hakim dihadapkan pada dilema antara mempertahankan hukum adat, menerapkan kepastian hukum nasional, dan menyelaraskan dengan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum dalam Putusan PN Pariaman No. 42/Pdt.G/2024/PN Pmn dengan prinsip hukum adat dan hukum Islam terkait waris pusaka tinggi? Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim mengintegrasikan prinsip hukum Islam, adat, dan hukum nasional? Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Data primer berupa Putusan PN Pariaman No. 42/Pdt.G/2024/PN Pmn dan hasil wawancara dengan tiga hakim: Syofianita, S.H., M.H., Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait hukum adat, hukum Islam, serta agraria. Analisis data menggunakan content analysis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menilai status tanah pusaka tinggi dapat berubah menjadi hak milik individu apabila fungsi komunalnya telah hilang dan terdapat bukti otentik penguasaan individual lintas generasi. Ketua Majelis Hakim Syofianita, S.H., M.H. menekankan pentingnya fakta sosial dan bukti hukum, Hakim Anggota Sherly Risanty, S.H., M.H. menekankan pendekatan keadilan substantif, sedangkan Hakim Anggota Ramlah Mutiah, S.H., M.H. menekankan kewajiban menggali nilai hukum yang hidup berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam perkara ini merupakan bentuk harmonisasi hukum adat Minangkabau, hukum Islam, dan hukum nasional, bukan peniadaan adat, tetapi adaptasi terhadap realitas sosial dan tuntutan kepastian hukum. Implikasinya, perlindungan tanah pusaka tinggi ke depan memerlukan pembuktian administratif dan pengelolaan komunal yang nyata agar tidak mudah bergeser menjadi hak milik individual.