Abstrak
Skripsi ini berjudul "Analisis Maslahat Terhadap Digitalisasi Program SAMAWA dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Padang Panjang Barat" yang ditulis oleh Melany Putri, NIM 1122149, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Program SAMAWA merupakan inovasi layanan unggulan yang diinisiasi oleh Seksi Bimas Islam untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan pasca pernikahan yang mengalami kendala dalam pembaruan status kependudukan, dari lajang menjadi kawin, yang sering menimbulkan hambatan dalam berbagai layanan administrasi publik. Menyikapi kondisi tersebut, Seksi Bimas Islam bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna mengintegrasikan proses perubahan status kependudukan secara langsung setelah pernikahan. Melalui kerja sama ini, pasangan suami istri dapat memperoleh kepastian dan kemudahan administrasi kependudukan secara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial. melalui analisis data secara natural. Peneliti menyusun gambaran komprehensif berdasarkan ungkapan responden, laporan terperinci, serta pengamatan terhadap situasi yang berlangsung secara alami. Menurut Poerwandari, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi visual, foto, rekaman video, dan data sejenis lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, digitalisasi Program SAMAWA di KUA Padang Panjang Barat merupakan bentuk inovasi pelayanan publik hasil sinergi Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program ini dijalankan melalui integrasi data calon pengantin dengan memanfaatkan sistem digital seperti SIMKAH dan PADUKO, sehingga proses verifikasi identitas serta pembaruan status perkawinan dapat dilakukan secara terpadu dan dokumen kependudukan dapat diterbitkan pada hari yang sama setelah akad nikah. Implementasi Program SAMAWA mencerminkan prinsip kemudahan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditinjau dari perspektif maslahat, digitalisasi Program SAMAWA dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah karena menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat tanpa bertentangan dengan nash syariat maupun kaidah hukum Islam, terutama dalam penyederhanaan administrasi pascanikah, peningkatan akurasi data kependudukan, dan penguatan tertib administrasi negara.