Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2026Versi 1

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Tatanegara (siyasah)•2 dilihat · 0 unduhan

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah”. Penelitian ini ditulis oleh Yaumul Hajjil Akbar, NIM 1321020, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1447 H/2025 M. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti eksploitasi, kekerasan, upah yang tidak dibayar, dan lemahnya perlindungan hukum di negara penempatan. Padahal pemerintah telah menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan undang- undang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam pelindungan pekerja migran serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang- undangan, literatur fikih siyasah, buku, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan menelaah hubungan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip fiqih siyasah tanfidziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum mencerminkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Berdasarkan permasalahan yang ada, masih banyak ditemukan kasus seperti gaji tidak dibayar, penipuan peluang kerja, kekerasan dari majikan, perdagangan orang, pemotongan gaji melebihi ketentuan, hingga pelecehan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan (al-‘adl) belum terwujud karena perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Indonesia belum menjangkau seluruh aspek kehidupan pekerja migran dan keluarganya. Pelanggaran terhadap prinsip amanah dan tanggung jawab (al-amānah wa al-mas’ūliyyah) terlihat dari lemahnya pengawasan pemerintah dan ketidakpatuhan pihak agen serta majikan terhadap perjanjian kerja, seperti pemotongan gaji secara tidak adil. Sementara itu, prinsip kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) juga belum diutamakan, karena kebijakan perlindungan pekerja migran masih bersifat reaktif dan belum menyentuh kesejahteraan keluarga pekerja secara menyeluruh

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH2026 · oai:ais:skripsi:19229