Abstrak
Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Kecamatan Mandau Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah” yang disusun oleh Yesi Oktaviani Putri NIM 1321049, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini disusun berdasarkan persoalan sampah di Kecamatan Mandau berdasarkan data yang diperoleh volume sampah dari tahun 2023-2024 semakin meningkat, dari angka 29.200 ton meningkat ke 94.300 ton. Data harian menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7 hingga 8 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Kecamatan Mandau. Dengan rumusan masalah Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3) dan Bagaimana Perspektif Siyasah Tanfidziyah dalam Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3). Dan tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3) dan untuk mengalisis Perspektif Siyasah Tanfidziyah dalam Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara. Adapun sumber data sekunder yang dapat diperoleh dari Perda Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015, yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan wilayah tersebut. Serta melalui studi kepustakaan untuk memperkuat kajian normatif, dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist. Referensi dari literatur ilmiah dan buku-buku untuk mendukung interpretasi terhadap data hukum dan agama yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Mandau telah menjalankan perannya sesuai Perda tersebut tetapi kendalanya ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah, Perda ini bersifat fasilitatif dan koordinatif. Pemerintah telah mengadakan program gotong royong, menyediakan sarana dan prasarana sampah serta berkoordinasi dengan pihak DLH, kepolisian, koramil dan bekerjasama dengan kelurahan/desa. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, peran pemerintah kecamatan termasuk dalam bentuk pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat (maslahah ‘ammah). Oleh karena itu, penguatan peran dan koordinasi antar instansi sangat diperlukan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang amanah dan tanggung jawab.