Abstrak
ABSTRAK Tesis ini berjudul "Analisis Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg Perspektif Maqashid Syariah". Ditulis oleh Bintang, NIM 10123015, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Jamil Jambek Bukittinggi, Tahun 2025 M/1447 H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharamkan penggunaan sound horeg dan menuai pro-kontra di kalangan tokoh agama, cendekiawan, pengusaha sound horeg, dan masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada industri ini. Penelitian menggunakan perspektif maqashid syariah, yaitu kerangka tujuan universal syariat yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, untuk mengevaluasi apakah keputusan pengharaman telah mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan moral dan kemaslahatan sosial-ekonomi-budaya masyarakat secara proporsional Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Adapun analisis dari penelitian ini adalah analisis kualiatif. Data primer bersumber dari teks fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan dokumentasi audiovisual terkait praktik sound horeg, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur maqashid syariah klasik dan kontemporer. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji fatwa melalui lima prinsip maqashid syariah: hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-nasl, dan hifdz al-mal. Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, fatwa memuat beberapa ketentuan hukum yang mencakup keharaman penggunaan sound horeg berlebihan, mengganggu kesehatan, atau disertai ikhtilat dan pengumbaran aurat, kebolehan penggunaan dengan intensitas wajar, keharaman mutlak battle sound yang menimbulkan mudarat dan tabdzir. Kedua, MUI Jawa Timur menerapkan metode istinbat hukum yang menggabungkan sumber naqli dan aqli melalui lima tahapan: tahqiq al-manat, penelusuran dalil, penetapan illat dan qiyas, ijtihad kolektif, dan perumusan fatwa. Ketiga, Analisis maqasid syariah mengungkap dua kesimpulan yang berbeda. Pertama, pengharaman sound horeg yang disertai pengumbaran aurat sejalan dengan maqashid syari’ah terutama dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Kedua, pengharaman total dengan alasan intensitas suara, kerusakan properti, dan battle sound tidak sejalan dengan maqasid syariah karena mengorbankan dharuriyyat yang nyata hifzh al-mal, hifzh al-nafs, dan hifzh al-aql demi melindungi dharar yang dapat diatasi dengan regulasi lebih ringan.