Abstrak
Skripsi ini berjudul Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkaitan dengan Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi di Kota Bukittinggi di Tinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah, ditulis, oleh Sasa Sakinah, NIM 1321054, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena di Kota Bukittinggi, banyak sekali kendaraan bermotor yang dimodifikasi oleh pemiliknya. Namun, tidak semua modifikasi tersebut sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sering menimbulkan masalah seperti kecelakaan dan gangguan lalu lintas, sehingga penting untuk mengkaji efektifitas pelaksaaan Undang-Undang tersebut dalam mengatur dan menindak pelanggaran modifikasi yang tidak sesuai standar keselamatan, kemudian penulis akan meninjau hal tersebut dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dillakukan di Kota Bukittinggi, penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan Polresta Kota Bukittinggi, masyarakat di Kota Bukittinggi terkhusus yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor, sedangkan sumber sekundernya berupa Undang-Undang, buku, skripsi terdahulu, jurnal, artikel yang relevan untuk dibahas. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode diskriptif dan analisis kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara komprehensif dapat ditemukan hasil penelitian bahwa, pertama: Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor di kota Bukittinggi belum efektif. Hal ini disebabkan masih banyak pengendara yang tidak memahami aturan yang mengatur tentang prosedur modifikasi kendaraan bermotor, terutama pada modifikasi yang berpontensi membahayakan keselamatan. Upaya represif yang dilakukan, seperti pemeriksaan kendaraan, pemberian tilang, dan penyitaan kendaraan belum memberikan efek jera, serta terbatasnya sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga memicu belum efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Kedua: Ditinjau dari fiqh siyasah tanfidziyah Kepolisian dan Dinas Perhubungan sebagai Lembaga tanfidziyah dalam konteks fiqh siyasah, berperan sebagai wazir tanfidziyah yang membantu urusan ulil amri dalam pelaksaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. maka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang baik dan berfokus terhadap kepentingan masyarakat. Dengan adanya konsep fiqih tanfidziyah ini dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat Kota Bukittinggi untuk keamanan bersama. Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk memerlukan keamanan, kenyamanan dalam berkendara supaya terlindungi nya diri sendiri dan orang lain.