Abstrak
Skripsi ini ditulis oleh Febri Dheanti NIM: 3421083 yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Riau Periode 2019-2023”, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2023 dengan menggunakan pendekatan value for money yang mencakup analisis varians pendapatan, varians belanja, serta perhitungan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan varians pendapatan tergolong kurang baik karena realisasi pendapatan pada sebagian besar tahun lebih rendah dibandingkan anggaran yang ditetapkan, kecuali tahun 2021 yang menunjukkan kinerja baik. Sementara itu, varians belanja menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Analisis rasio ekonomi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih kurang ekonomis karena rata-rata persentasenya berada di atas 90%. Dari sisi rasio efisiensi, kinerja keuangan dikategorikan kurang efisien hingga tidak efisien, terutama pada tahun 2022 dan 2023 di mana realisasi belanja melebihi pendapatan. Namun, pada aspek efektivitas, kinerja keuangan dapat dikatakan efektif setiap tahunnya, bahkan sangat efektif pada tahun 2021. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikator positif, hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau masih perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggarannya agar lebih ekonomis dan efisien, tanpa mengurangi efektivitas capaian program. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.