Abstrak
ABSTRAK Tesis ini berjudul: Penolakan Itsbat Nikah Dan Pengakuan Anak Yang Lahir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati No. 25/Pdt.P/2024/PA.LK). Latar belakang peneliti mengangkatkan judul ini adalah karena peneliti menemukan adanya putusan di Pengadilan Agama Tanjung Pati mengenai perkara Permohonan istbat nikah yang berakumulasi dengan Permohonan penetapan asasl-usul anak dimana putusannya mengabulkan Permohonan penetapan asal-usul anak namun menolak itsbat nikahnya. Persoalan pokok yang menjadi kajian peneliti dalam penelitian tesis ini adalah alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.LK dengan menolak itsbat nikah tapi mengakui anak yang lahir dalam perkawinan tersebut serta perspektif maqashid syariah terhadap penolakan itsbat nikah tapi mengakui anak yang lahir dalam perkawinan pada perkara tersebut. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah untuk menganalisis alasan dan pertimbangan yang dipakai Hakim dalam memutus perkara itsbat nikah yang berakumulasi dengan penetapan asal-usul anak ini serta perspektuf maqashid syariah terhadapnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian judicial case study. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara dengan para Hakim yang memutus perkara a quo dan Salinan putusan nomor 25/Pdt.P/2024/PA.LK. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah dan hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain. Data tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia dan majalah-majalah hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa putusan Hakim pada perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.LK telah diputuskan berdasarkan berbagai pertimbangan yang benar baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Pertimbangan yang dipakai untuk menolak permohonan itsbat nikah adalah Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Hal ini membuat Hakim memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah karena fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan menunjukkan bahwa para Pemohon melakukan akad nikah yang tidak sah secara agama, yaitu menikah dalam masa iddah. Adapun pertimbangan yang dipakai untuk mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak dilandaskan pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dilihat dari perspektif maqashid syariah, maka Putusan Hakim pada Perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.LK yang menolak permohonan itsbat nikah para pemohon namun mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak adalah sejalan dengan konsep maqashid syariah yaitu dalam rangka menjaga kemashlahatan keturunan (hifz al-nashl).