Abstrak
Skripsi ini berjudul ―Analisis Penetapan Hakim Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.LB Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti dan Saudara Kandung di Pengadilan Agama Lubuk Basung.‖ Disusun oleh Ratih Fatimah, Nim 1121020 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan pengadilan yang menetapkan saudara laki-laki kandung sebagai satu-satunya ahli waris dari pewaris yang tidak memiliki anak, istri, ayah, maupun ibu yang masih hidup. Namun, dalam permohonan tersebut juga diketahui bahwa pewaris memiliki dua orang saudara perempuan kandung yang telah meninggal dunia, salah satunya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana majelis hakim mempertimbangkan keberadaan ahli waris pengganti maupun ahli waris saudara kandung yang meninggal setelah pewaris. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dan saudara kandung dalam perkara tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa salinan penetapan pengadilan, literatur hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah keabsahan yuridis penetapan hakim terhadap pihak-pihak yang seharusnya berhak atas warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris yang sah. Hak anak dari saudara perempuan kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak dipertimbangkan sebagai ahli waris pengganti, padahal Pasal 185 KHI secara eksplisit memberikan ruang bagi mereka untuk menggantikan kedudukan orang tuanya. Selain itu, saudara perempuan yang meninggal setelah pewaris pun tidak dimasukkan sebagai ahli waris, meskipun secara hukum waris Islam dan KHI, ia tetap berhak karena warisan belum dibagikan. Dengan demikian, penetapan ini bersifat parsial dan berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya. Diperlukan kehati-hatian dalam memverifikasi susunan ahli waris agar penetapan hakim dapat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus menjamin asas keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam pembenahan praktik hukum waris di lingkungan Peradilan Agama Indonesia.