Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh Jemadin Nim. 1319087, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Skripsi ini diberi judul “HUBUNGAN MPU NANGGROE ACEH DARUSSALAM DENGAN MUI PUSAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Pola Hubungan Dan Kebijakan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan antara Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nanggroe Aceh Darussalam dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam struktur organisasi serta kebijakan keagamaan. MPU merupakan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam di Aceh, sedangkan MUI berperan sebagai otoritas keagamaan nasional yang memberikan fatwa dan pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen, di mana data diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, keputusan fatwa, serta laporan kerja kedua lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara MPU dan MUI dalam struktur organisasi bersifat koordinatif, di mana MPU memiliki otonomi dalam kebijakan keagamaan di Aceh tetapi tetap menjalin komunikasi dengan MUI dalam aspek fatwa dan rekomendasi hukum Islam. Dalam kebijakan keagamaan, hubungan kedua lembaga ini bersifat sinergis namun tetap ada perbedaan dalam penerapan hukum Islam, terutama karena MPU berlandaskan pada kekhususan Aceh dalam penerapan syariat. Kesimpulan dari penelitian ini Pola hubungan antara Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam struktur organisasi bersifat koordinatif dan tidak hierarkis, di mana MPU memiliki kewenangan otonom dalam menetapkan kebijakan keislaman di Aceh, sementara MUI berperan sebagai lembaga nasional yang memberikan panduan keislaman bagi seluruh Indonesia. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kebijakan keagamaan bersifat saling melengkapi. MUI berperan sebagai pemberi fatwa nasional, sementara MPU Aceh menyesuaikan dan mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum di Aceh. Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Struktur Organisasi, Kebijakan Keagamaan, Hubungan Ulama