Abstrak
Skripsi ini disusun oleh Fausiah Lubis dengan NIM 3221105 program studi strata-1 (S1) Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2021-2023”. Penulisan ini dilatarbelakangi Fitur Shopee PayLater semakin populer di kalangan konsumen, memberikan kemudahan bertransaksi tanpa harus membayar secara tunai atau menggunakan kartu kredit. Hal ini menciptakan alternatif untuk pelanggan yang ingin melakukan pembelian secara instan dengan opsi pembayaran di kemudian hari. Meskipun menawarkan kemudahan, terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian fitur ini dengan prinsip- prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip- prinsip ekonomi syariah pada penggunaan shopee paylater dalam transaksi jual beli online di kalangan mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2021 – 2023 serta menambah dan memperkaya kajian ilmiah terkait penerapan prinsip- prinsip ekonomi syariah, khususnya ketauhidan, keadilan, dan transparansi, dalam konteks transaksi digital melalui fitur Shopee PayLater. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 mahasiswa yang telah menggunakan Shopee PayLater selama lebih dari 6 bulan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam prinsip ketauhidan, ditemukan unsur riba pada bunga cicilan dan denda keterlambatan pembayaran yang melanggar nilai-nilai syariah. Dari sisi keadilan, sistem ini dinilai memberatkan konsumen melalui beban bunga yang tinggi dan denda yang tidak proporsional, sehingga menciptakan ketimpangan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia layanan. Dalam hal transparansi, terdapat kurangnya informasi yang jelas mengenai biaya tambahan dan ketentuan bunga, yang dapat memicu potensi gharar (ketidakpastian) dalam transaksi.