Abstrak
Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji Tentang Sistem pengukuhan Kepala Negara.” Ditulis oleh Sekhar Dwi Kurnia NIM. 1318.021 Progam Studi Hukum Ketatanegaraan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh wajibnya mengangkat seorang pemimpin bagi suatu umat untuk mereka taati, memberikan keadilan kepada pihak yang terzalimi, dan memberikan maslahat kepada umat Islam. Sejak kekhalifahan Ustmaniyah pada tahun 1342 H/1924 M, fenomena tentang pemimpin di kalangan umat Islam sangatlah beragam. Mengingat urgensinya kepada umat Islam, maka penulis dalam penelitian ini mengumpulkan pembahasan mengenai kepemimpinan menurut Abdullah Ad-Dumaiji dan mengemukakan tentang perbedaan (distingsi) konsep pemikiran Abdullah Ad-Dumaiji tersebut dengan tokoh Islam lainnya seperti, Yusuf Al-Qardhawi, Al-Mawardi, dan Abdullah An-Na’im. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan metode kualitatif. Penelitian melibatkan penelaahan secara mendalam terhadap berbabagai sumber literatur, termasuk dokumen primer, dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berupa buku yang ditulis langsung oleh Abdullah Ad-Dumaiji, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku karangan tokoh Islam lainnya, material lainnya yang ada di perpustakaan, Al-Qur’an, dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, konsep kepemimpinan kepala negara menurut Abdullah Ad-Dumaiji tidak lepas dari konsep kepemimpinan dalam Islam. Orang yang berhak menjadi seorang imam adalah dari kalangan cerdik pandai dari umat dan ulama, karena pada dasarnya orang yang berakal akan memilih orang yang berakal pula dan yang paling layak untuk memegang jabatan penting ini. Cara pemilihan dan penunjukkan pemimpin yang baru mensyaratkan berdasarkan persetujuan dan baiat dari Ahlul Halli wal ‘Aqli. Untuk itu, tidak diperlukan adanya kampanye dan dana yang besar untuk meraup suara bagi calon pemimpin pengganti, seperti halnya yang berlaku dalam sistem demokrasi modern. Kedua, pandangan Islam terhadap konsep kepemimpinan Abdullah Ad-Dumaiji sejauh ini tidak ada bertentangan dengan syari’at Islam. Ada beberapa perbedaan terdapat antar tokoh tersebut. Abdullah Ad-Dumaiji lebih memberikan perhatian kepada seluk beluk seorang pemimpin seperti hukum imamah, tujuan imamah, Ahlul Halli wal Aqli, hal dan kewajiban imam. Yusuf Al-Qardhawi memberi perhatian kepada pertimbangan maslahat membolehkan kepemimpinan perempuan. Al-Mawardi member perhatian kepada sistem pemerintahan dalam bentuk imamah atau khilafah. Sedangkan Abdullah An-Na’im memberi perhatian kepada aspek sosiologi bagaimana akibat masyarakat dan mengkaji histori masa lalu tentang negara berlandaskan pemerintahan netral ke dalam analisa konkrit mengenai implikasi dan penetrasi serta dalam negara dan syariah dalam konsep sekular.