Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Ditinjau Menurut PERMENDES PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi) Nomor 6 Tahun 2020 Dan Fiqih Siyasah, yang ditulis oleh Jilan Athiyah Ramadhan, NIM 1320060, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2024. Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai adanya keluhan masyarakat terkait program Bantuan Langsung Tunai yang tidak tepat sasaran di Kenagarian Ampang Gadang. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kenagarian Ampang Gadang menurut PERMENDES PDTT No 6 Tahun 2020 apakah berjalan dengan efektif atau belum dan bagaimana pandangan Fiqih siyasah terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kenagarian Ampang Gadang. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, menjelaskan atau menggambarkan bagaimana pelaksanaan penyaluran program bantuan langsung tunai menurut PERMENDES PDTT No 6 Tahun 2020 di Kenagarian Ampang Gadang. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi langsung kelapangan, wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya berasal dari wawancara dengan pihak Walinagari Nagari Ampang Gadang. Hasil penelitian menyimpulkan Bantuan Dana Desa di Nagari Ampang Gadang dalam pelaksanaannya sesuai berdasarkan PERMENDES NO 6 TAHUN 2020, dimana kriteria penerima BLT Dana Desa yaitu masyarakat yang tidak menerima bantuan dana sebelumnya dari pemerintah, diprioritaskan kepada masyarakat miskin, dan kurang mampu. Jadi pelaksanaan dan penyaluran BLT Dana Desa di Nagari ampang Gadang sudah efektif, dan dari tinjauan siyasah Maliyah pelaksanaan dan penyaluran BLT Dana Desa sesuai dengan pandangan siyasah maiyah yang mana bahwa BLT Dana Desa tersebut pelaksanaan dan penyalurannya harus adil dan Amanah dilakukan oleh pemerintah, serta bertanggung jawab memberikan penjelasan terkait hak-hak masyarakat dari sumber pendapatan negara.