Abstrak
Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan pelayanan publik secara elektronik yang terjadi di Kota Bukittinggi. Permasalahan dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, salah satunya lambatnya tindak lanjut dari pemerintah dalam menangani aduan yang diajukan oleh masyarakat. Selain itu, seiring dengan perubahan zaman membuat lingkungan menjadi masyarakat yang dinamis dan secara tidak langsung menuntut pemerintah untuk melakukan inovasi. Target dari kajian ini berguna menyelidiki sedalam apa aplikasi Perwako Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 12 mengenai Sistem Pelayanan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Secara Elektronik dan bagaimana dari sudut pandangan Siyasah Tanfidziyah terhadap aplikasi ketentuan pelayanan publik di Kota Bukittinggi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara informan peneliti berjumlah 10 orang yaitu Sub Koordinator bidang Statistik dan Informasi Komunikasi Publik, Staff bidang Statistik dan Informasi Komunikasi Publik, Staff Sekretariat Diskominfo dan tujuh orang lainnya adalah warga Kota Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, mengenai Implementasi Perwako Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Elektronik Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah : 1) tingkat interaksi harus dinaikkan karena jika melalui media digital tidak mengantongi semua lapisan masyarakat serta Diskominfo terlalu dini beralih ke media digital tanpa memperhitungkan kuantitas masyarakat yang memfollow akun sosmed diskominfo. 2) aspek sumber daya dari segi fasilitas sudah terpenuhi namun dari segi sumber daya manusia belum berjalan optimal karena tidak ada aturan yang mengatur sanksi mengenai keterlambatan pihak pemerintah dalam menindaklanjuti laporan aduan yang masuk 3) untuk disposisi, telah berjalan dengan baik karena pihak diskominfo telah memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan pelayananan kepada masyarakat 4) segi tatanan birokrasi, Dinas Kominfo telah melaksanakan SOP yang berlaku dengan optimal dibuktikan dengan pihak Dinas Kominfo telah melakukan koordinasi dengan unit kerja melalui grup whatsapp. Lalu yang kedua, tinjauan dari perspektif Siyasah Tanfidziyah untuk proses implementasi Perwako Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2022 belum berjalan dengan efektif karena masih ada pasal-pasal dalam Perwako yang masih belum terlaksana.