Abstrak
Skripsi ini berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Depot Pengisian Air Minum Isi Ulang Terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Jorong Gurun Aur, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu)”, yang ditulis oleh Muhammad Irsyad, NIM 1220.054, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Depot air minum isi ulang saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena lebih murah, praktis, dan mudah didapatkan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) salah satunya adalah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygieni Sanitasi Depot Air Minum. Pengusaha depot air minum isi ulang di Jorong Gurun Aur, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu dalam menjalankan bisnis depot air minum isi ulang ada yang belum berpedoman kepada PERMENKES tersebut. Berdasarkan temuan ini penulis tertarik untuk lebih mendalami bagaimana Kesadaran Hukum Pengusaha Depot Air Minum Terkait Sertifikat Laik hygiene sanitasi dan Kendala-Kendala Yang di Hadapi Dalam Membuat Sertifikat. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui kesadaran hukum pemilik depot air minum isi ulang terhadap Permenkes RI No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pengusaha depot air minum isi ulang dalam pengurusan sertifikat laik higiene sanitasi. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Jorong Gurun Aur Nagari Kubang Putih. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Pertama, tingkat kesadaran hukum pengusaha depot pengisian air minum isi ulang terkait setifikat laik higiene sanitasi di Jorang Gurun Aur, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu dapat dikatakan rendah. Rendahnya kesadaran hukum pengusaha depot pengisian air minum dapat dilihat bahwa dari delapan depot yang ada, hanya tiga depot yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pengusaha depot air minum dalam pengurusan sertifikat tersebut. Kedua, dalam pengurusan sertifikat laik higiene sanitasi terdapat beberapa kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal (yang berasal dari pengusaha depot) yaitu kesadaran hukum yang cukup rendah dan kurangnya keinginan untuk meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan hukum terkait sertifikat laik higiene sanitasi. Kendala eksternal (yang berasal dari luar pengusaha depot) antara lain kurangnya sosialisasi dari dinas yang terkait sehingga menyebabkan pengusaha kurang mengetahui dan memahami pentingnya sertifikat laik higiene sanitasi tersebut.