Abstrak
Skripsi ini berjudul “Studi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst Tentang Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, yang ditulis oleh Ulfa Khoiroh, NIM 1420.046, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena kurangnya ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di indonesia dengan mempertimbangkan hukuman dari terpidana Juliari Peter Babubara yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat terjadi bencana Covid-19 yang melanda indonesia pada tahun 2019. Metode yang digunakan penelitian pustaka (library research) sumber data yang digunakan berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Dalam hasil penelitian hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang penulis analisis menunjukkan hakim di Indonesia belum mampu menerapkan hukuman pokok yaitu hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadi bencana atau dalam "keadaan tertentu". Hukuman yang dijatuhkan menurut penulis tidak dilatar belakangi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dan hukuman yang diterima Juliari Peter Batubara termasuk hukuman yang ringan dengan membayar denda jauh dari kerugian negara. Dalam analisis penulis seyogianya hakim dapat memberikan hukuman maksimal 16 tahun penjara dengan denda total kerugian negara agar memberikan efek jera. Dilihat dari Hukum Islam dalam putusan perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori hukuman ta’zir,namun dalam kasus Juliari Peter Batubara penerapan Hukum Islam sangat lemah dan tidak bisa di aplikasikan karena tidak ada dalil yang membicarakan secara khusus hukuman bagi koruptor maka menurut penulis hukuman penjara seumur hidup atau dimiskinkan lebih tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku korupsi.