Abstrak
Skripsi ini berjudul “Upaya Pemerintah Nagari Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh Olivia Tri Ramadhani, NIM 1320019, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2024M/1446H. Pembahasan dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya Undang- Undang yang mengatur tentang hak cipta, yang di dalamnya terdapat perlindungan mengenai hak cipta seni motif tenun songket. Namun masih ada pelanggaran mengenai hak cipta motif tenun songket tersebut yang dilakukan oleh oknum tertentu. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dan masyarakat nagari dalam mengimplementasikan Undang-Undang Hak Cipta serta tinjauannya dalam siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian secara jelas dengan fakta dilapangan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Pemerintah Nagari telah bekerjasama dengan Kemenkumham, pemerintah-pemerintah terkait untuk pengimplementasian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap hak cipta seni motif tenun songket Pandai Sikek serta aparat penegak hukum dalam perlindungan undang-undang tersebut. Masyarakat pun sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta songket mereka. Namun hal tersebut belumlah optimal dilakukan dikarenakan tidak semua motif tenunan songket Pandai Sikek yang telah jadi atau telah ada dilindungi oleh pemerintah terutama di kenagarian Pandai Sikek Kecamatan X Koto, hal ini dibuktikan dari semua seni motif yang ada di kenagarian Pandai Sikek berjumlah 100 buah motif tetapi yang baru memiliki sertifikat hak cipta hanya berjumlah 23 buah. Dari hal tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap tenunan Pandai Sikek belum berjalan dengan baik, dengan alasan bahwa sisa dari 23 yang bersertifikat tersebut telah dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat telah mengetahui motif tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pendaftaran hak cipta, padahal seni motif tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini tidak sejalan dengan konsep fiqh siyasah yakni meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dan tidak sesuai dengan unsur siyasah tanfidziyah yang merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas atau mengkaji tentang penerapan undang-undang sebagaimana halnya dengan undang-udang hak cipta.