Abstrak
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX”, yang ditulis Sedri Alwi NIM 1319067. Program Studi Hukum Tatanegara (siyasah) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena dilatarbelakangi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah ulayat untuk membantu menyelesaikan suatu sengketa dengan musyawarah dan mufakat, didasari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari yang menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki fungsi kewenangan dan mengambil suatu keputusan. Didalam hal ini ada 2 (dua) permasalahan yang diambil, yaitu bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari Sialang dan tinjauan fiqih siyasah terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari Sialang Kecamatan Kapur IX. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penulis mengambil data dengan metode observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), pihak yang bersengketa, niniak mamak, dan wali nagari Sialang sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, artikel, dan UU. Adapun dalam menganalisi data, penulis menggunakan metode analisis wacana dan analisis naratif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Sialang Kecamatan Kapur IX mengurus dan mengelola yang berkaitan dengan adat berkaitan dengan sako dan pusako, serta pengupayakan perdamain dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa, yang bertujuan memberikan keputusan yang adil pada pihak bersengketa. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk memberikan putusan dalam suatu perkara. Dilihat dari segi fiqih siyasah Kerapatan Adat Nagari (KAN) sama dengan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang berhak memberi suatu keputusan. Dalam fiqih siyasah setiap keputusan yang demi kepentingan masyarakat umum maka prinsip musyawarah harus dikedepankan.