Abstrak
Tesis ini berjudul: “Analisis Fiqih Munakahat Terhadap Ketidakterlaksanaan Ikrar Talak Disebabkan Ketidaksanggupan Suami Untuk Membayar Pembebanan Mut’ah Oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang”. Latar belakang penulis mengangkatkan judul ini adalah karena penulis menemukan adanya penerapan ikrar talak di Pengadilan Agama sebagaimana dalam kasus pada putusan nomor 157/Pdt.G/2020 /PA.LB, hal mana telah dibanding oleh pihak istri ke pengadilan tinggi agama dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. Pada perkara ini pihak suami akhirnya tidak jadi mengucapkan ikrar talak karena terhalang oleh ketidakmampuannya membayar beban mut’ah kepada isteri. Perkara ini menurut penulis menarik untuk diteliti baik dari sisi hukum positif maupun fiqh munakahat. Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana penerapan ikrar talak di Pengadilan Tinggi Agama Padang serta bagaimana analisis fiqih munakahat terhadap ketidakterlaksanaan ikrar talak disebabkan ketidaksanggupan suami untuk membayar pembebanan mut’ah oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah untuk mengetahui penerapan ikrar talak di Pengadilan Tinggi Agama Padang serta untuk mengetahui analisis fiqih munakahat terhadap ketidakterlaksanaan ikrar talak disebabkan ketidaksanggupan suami untuk membayar pembebanan mut’ah oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Jenis data yang digunakan merupakan jenis data kualitatif. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.LB dan Pengadilan Tinggi Agama Padang 45/Pdt.G/2020/PTA.Pdg dalam bentuk salinan putusan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya naskah akdemis, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan diantaranya: buku tentang penemuan hukum, jurnal hukum, dan majalah-majalah hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan penelusuran pustaka dan wawancara sebagai penguat. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa terkait penerapan ikrar talak di Pengadilan Agama sebagaimana dalam kasus yang diangkat penulis yakni putusan nomor 157/Pdt.G/2020 /PA.LB, hal mana telah dibanding oleh pihak istri dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2020/PTA.Pdg. Perkara tersebut akhirnya selesai dengan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan tetap mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang namun menaikkan nominal mut’ah yang mengakibatkan pihak suami tidak sanggup untuk membayarnya, kemudian suami diberi waktu 6 bulan waktu maksimal sejak ditetapkannya hari sidang ikrar, namun setelah 6 bulan ternyata tetap juga tidak sanggup memenuhi kewajiban mut’ahnya yang mengakibatkan gugurlah kekuatan penetapan ikrar talak tersebut. Dengan demikian kasus ini memang bukanlah semata menghalangi suami untuk menjatuhkan talaknya tetapi lebih kepada memberikan jaminan kepada hak-hak Istri pasca perceraian. Adapun dari perspektif fiqh munakahat, tidak terlaksananya ikrar talak disebabkan suami tidak sanggup membayar mut’ah sebagai bentuk akibat dari perceraian adalah salah satu bentuk kaidah baru yang tidak ditemukan dalam fikih klasik, meskipun begitu hal tersebut tidaklah bertentangan karena dilakukan demi kemaslahatan dan salah satu bentuk perlindungan (harta) bagi istri yang akan diceraikan.