Abstrak
Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Nagari Dalam Pengelolaan Zakat Para Perantau Nagari Pangkalan Koto Baru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Maliyah (Studi Kasus Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota) yang disusun oleh Deni Wahyudi, NIM 1319013 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya para perantau Nagari Pangkalan Koto Baru yang berzakat ke Nagari Pangkalan yang untuk pengelolaan zakatnya terkadang hanya sebatas berorientasi pada posisi konsumtif, Namun seiring dengan berjalannya waktu tingkat produktivitas dana Zakat para perantau Pangkalan Koto Baru mulai berkurang dari tahun 2017 sampai tahun 2018 bahwa adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi para perantau, faktor sosial di Nagari bahkan faktor bencana alam di Nagari Pangkalan Koto Baru. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research) dengan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumatasi dengan pihak yang terkait dengan penelitian tersebut. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif analisis dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang terkumpul. Peran Pemerintah dalam pengelolaan zakat para perantau Nagari Pangkalan Koto Baru, adapun Peran Pemerintah Nagari membuat program-program dari dana zakat para perantau dengan demikian sekalian membangkitkan ekonomi masyarakat, akan tetapi dalam hal pelaksanaannya masih banyak menimbulkan kesenjangan yang terjadi didalam masyarakat dikarenakan kurang transparannya proses penentuan masyarakat yang berhak mendapatkan program zakat tersebut, serta terdapat juga data-data masyarakat yang belum diupdate secara berkala dan minimnya informasi yang diberikan aparat Nagari sehingga masyarakat kurang mengetahui bantuan seperti apa yang mereka dapatkan dari dana zakat para perantau tersebut. Adapun pandangan fiqih siyasah maliyah terkait peran pemerintah dalam pengelolaan zakat para perantau Nagari Pangkalan Koto Baru bisa dikatakan belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikarenakan belum terealisasinya prinsip-prinsip keadilan didalam pendistribusian dana zakat para perantau tersebut.