Abstrak
Tesis ini berjudul “Analisis Pemikiran Mohammad Hashim Kamali tentang Penghapusan Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhshan dan Relevansinya di Indonesia”, ditulis oleh Hanif A’la Ilhami, NIM 101.21.010, mahasiswa pada Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Tesis ini ditulis sebagai analisa atas pemikiran salah seorang tokoh muslim di era modern yang menolak eksistensi hukuman rajam, yakni Mohammad Hashim Kamali. Sebagai salah seorang tokoh muslim kontemporer yang masih hidup di era modern, juga sebagai statusnya yang merupakan seorang guru besar di bidang Ushul Fiqh di bidang hukum, menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang pemikiran beliau mengenai penghapusan hukuman rajam, kemudian melihat bagaimana relevansinya di Indonesia. Penelitian ini termasuk kategori library research (penelitian kepustakaan), sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder (bukan berdasarkan wawancara langsung). Adapun bahan hukum yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya tulis dari Mohammad Hahsim Kamali yang membahas eksistensi hukuman rajam. Terdapat tiga karya beliau yang membicarakan masalah rajam, yakni buku berjudul “Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation”, artikel jurnal berjudul “Stoning as Punishment of Zina: Is It Valid?”, serta artikel jurnal berjudul “Punishment in Islamic Law: A Critique of The Hudud Bill of Kelantan, Malaysia”. Sedangkan untuk sumber sekunder adalah buku dan artikel lain yang memuat pemikiran Hashim Kamali akan tetapi bukan langsung ditulis oleh beliau. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deksriptif, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Mohammad Hashim Kamali menyampaikan argumen penolakannya terhadap hukuman rajam dengan menggunakan tiga macam pendekatan. Pertama, Kamali melakukan evaluasi dan pengujian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar hukum rajam dan menyimpulan setiap dalil rajam statusnya hanya sebagai dalil yang doubtful (meragukan /syubhat). Pendekatan yang kedua, Kamali memberikan perluasan makna terhadap konsep syubhat yang tak hanya sebagai unsur keraguan yang ditemukan dalam proses persidangan, tapi juga termasuk bagaimana kondisi kepribadian pelaku dan bagaimana konteks masyarakat. Pendekatan yang ketiga, adalah Kamali menekankan konsep repentance (pertaubatan) dalam setiap proses pemidanaan. Ada banyak ketidaksetujuan penulis dengan pemikiran Kamali. Bahwa hukuman rajam memiliki dalil yang sangat kuat, sehingga tak perlu dipertanyakan lagi. Penulis berkesimpulan bahwa peniadaan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan sudah saatnya untuk disudahi karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan konteks masyarakat Indonesia yang dilanda permasalahan di berbagai sektor. Hukuman rajam dapat menjamin fungsi pemberian efek jera, adanya fungsi pencegahan dan akan meringankan beban negara dalam hal anggaran. Hukuman rajam juga diyakini sebagai hukuman yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia mengakui agama-agama, sehingga sudah saatnya hukuman rajam kembali dihidupkan sebagai suatu pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia.