Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PP No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur, Kabupaten Agam)”, yang ditulis oleh Oktaviani Nurul Anisa, NIM 1318.060, Prodi Hukum Ketatanegaraan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi 2022. Latar belakang permasalahannya adalah bagaimana upaya pemerintah nagari Matua Hilia dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dan apa kendala pemerintah nagari Matua Hilia dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia. Ketertarikan penulis untuk meneliti lanjut usia di nagari Matua Hilia bahwa masih banyak lansia yang tidak dapat menjalani kehidupan secara layak. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi PP No 43 Tahun 2004 sudah terlaksana atau belum di nagari Matua Hilia. Dan untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi PP No 43 tahun 2004 tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penulis mengumpulkan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti memperoleh data wawancara dari pemerintah nagari Matua Hilia, tokoh masyarakat, dinas kesehatan Matur, dan lansia yang ada di nagari Matua Hilia. Adapun teknik analisis data yaitu dengan mengunakan teknik analisis deskriptif, guna untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP No 43 Tahun 2002, belum dapat terlaksana sepenuhnya. Di nagari Matua Hilia program yang sudah terlaksana yaitu program pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah terhadap lansia yaitu berupa posyandu lansia dan senam lansia. Pelayanan bantuan social yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa bantuan langsung tunai. Dari program yang sudah terlaksana, masih ada beberapa upaya yang belum terlaksana selama ini di dinas nagari Matua Hilia seperti pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan , serta pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dan pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Kendala yang dihadapi pemerintah nagari yaitu kurangnya anggaran dan minimnya sumber daya manusia. Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi PP No 43 Tahun 2004, termasuk ke dalam bidang siyasah dusturiyah yaitu siyasah tanfidziyah, yaitu siyasah yang membahas tantang penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif.