Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2022Versi 1

Eksistensi Mediator dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ditinjau dari QS. An-Nisa’ : 35

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)•12 dilihat · 3 unduhan

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Eksistensi Mediator Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Ditinjau Dari Qs. An-Nisa’: 35”, yang ditulis oleh Nurul Fajria, NIM 1118063, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 2022. Pembahasan ini dilatar belakangi QS. An-Nisa’: 35 menjelaskan tentang syiqaq. Penjelasan syiqaq didalam QS. An-Nisa’: 35 dijembatani oleh hakamain yaitu seorang hakam dari pihak laki-laki dan seorang hakam dari pihak perempuan untuk mendamaikan para pihak dan mencari solusi penyelesaian masalahnya. Berbeda halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan bahwasanya yang menjadi juru damai dalam menyelesaikan perkara perselisihan antara suami dan istri adalah hakim mediator yang dipilih oleh para pihak atau ditentukan oleh majelis hakim melalui penetapan sebelum gugatan dibacakan. Apabila mediasi tidak dilakukan oleh para pihak maka perkara akan dinyatakan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). Berdasarkan hal ini, maka penulis ingin mengetahui secara lebih lanjut mengenai eksistensi mediator dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ditinjau dari QS. An-Nisa’: 35. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu QS. An-Nisa’: 35 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif, kemudian dialokasikan dalam seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa eksistensi mediator ditetapkan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan eksistensi hakam ditetapkan berdasarkan QS. An-Nisa’: 35. Di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menjadi mediator adalah hakim mediator yang harus memiliki sertifikat atau mediator yang bukan hakim. Sedangkan dalam QS. An-Nisa’: 35 yang menjadi juru damai adalah pihak dari keluarga yang bersangkutan yang disebut dengan hakam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai siapa yang berhak untuk mengangkat hakamain. Menurut jumhur ulama, hakam itu diangkat oleh pemerintah dan ia dapat mengambil keputusan walaupun tidak disetujui oleh pasangan suami istri yang bertengkar. Begitu juga menurut Al-Khazin dalam tafsirnya, yang diperintah untuk menunjuk juru damai yaitu imam (kepala negara) atau wakilnya karena ialah yang berwenang untuk menegakkan hukum-hukum syariah. Berdasarkan penafsiran ini, persoalan syiqaq ketika dibawa ke Pengadilan maka yang awalnya diselesaikan oleh hakamain yang terdapat dalam QS. An-Nisa’: 35 dialihkan menjadi tugas mediator sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1Eksistensi Mediator dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ditinjau dari QS. An-Nisa’ : 352022 · oai:ais:skripsi:10522