Abstrak
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Kampung Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman). Disusun oleh Deni Saputri, NIM 1318071 pada tahun 2022 pada program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Imlementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Di Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Dengan rumusan masalah: Apa faktor-faktor penyebab BUMNag di Kampung Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman tidak berjalan dengan efektif, Bagaiman peran pemerintahan nagari dalam menyelelesaikan masalah yang terjadi di BUMNag di Kampung Sontang Cubadak, Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam metode kualitatif dimana penulis mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian. Salah satu penyebab faktor tidak efektifnya badan usaha milik Nagari Sontang Cubadak adalah sumber daya manusia yaitu terletak pada kurang pemahamannya pada sistem administrasi dari beberapa wewenang yang diberikan dalam kepengurusan BUMNag, Pendanaan Yang Terbatas, faktor-faktor penghambat BUMNag dikampung sontang berjalan tidak efektif dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem administrasi, terbatasnya dana serta kurangnya sosialisasi dari para pengurus Badan Usaha Milik Nagari terhadap masyarakat Sontang Cubadakmenurut analisis peneliti BUMNag merupakan golongan dari siyasah maliyah dikarenakan memiliki tujuan yang sama yaitu lembaga ini bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahtraan masyarakat dan hal tersebut searah dengan kajian-kajian fiqh siyasah maliyyah yaitu untuk kemaslahatan manusia dan membahas mengenai pengelolaan keuangan negara. Dan dari siyasah tanfidiyah dinilai sudah mengupayakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tersebut walaupun masih kurang maksimal. Oleh sebab itu, apabila dilihat tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari tidak sesuai dengan fiqh siyasah dikarenakan beberapa faktor intrernal dan eksternal Pemerintahan Nagari yaitu: staf pengelola bumnag yang belum menguasai administrasi, pendanaan yang terbatas dan masyarakat yang tidak ikut andil dalam menjalankan bumnag.