Abstrak
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala (Studi Kasus Masyarakat Kota Bukittinggi)” yang ditulis oleh Fitri Novia Rahmi, NIM 1318072 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, terkait Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Dan Musala pada tanggal 18 Februari 2022. Yang mana surat edaran ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Dan Musala dan respon masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian penggabungan dari Penelitian Pustaka (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Data-data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian yang didapatkan adalah surat edaran yang dibuat oleh menteri tidak sinkron dengan dengan aspek fiqh siyasah, namun jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan Indonesia surat edaran menteri tidak menyalahi tata perundang-undangan dalam sudut pandang fiqh siyasah selama sesuai dengan nash dan kemashlahatan umum. Respon masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara di masjid dan musala di Kota Bukittinggi sangat baik, sehingga ada atau tidak adanya surat edaran ini tidak mempengaruhi penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, karena penggunaan pengeras suara di masjid dan musala digunakan sesuai ketentuan dan batasan masing-masing masjid dan musala.