Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2022Versi 1

Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Perbup Kabupaten Lima Puluh Kota No. 37 Tahun 2017 tentang PMKS (Studi Kasus Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota)

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Tatanegara (siyasah)•4 dilihat · 2 unduhan

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Penyandang Disabilitas”, yang ditulis oleh Rahmi Saputri, NIM 13.18.001, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya ditemukan penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana keluarga dari penyandang disabilitas ini tidak mampu dalam segi perekonomian untuk memenuhi kebutuhan, dan lebih menyuruh atau membawa penderita disabilitas untuk minta-minta di jalan maupun di pasar-pasar demi mendapatkan uang. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara ke pihak yang berwenang. Sumber data primer dalam pelaksanaan peraturan bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini adalah pihak dari dinas sosial kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan untuk sumber data sekunder adalah menganalisis terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang hukum mengenai masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, peraturan bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya dalam masalah penyandang disabilitas, telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal untuk mensejahterakan masyarakat oleh dinas sosial kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini juga telah sesuai dengan konsep fikih siyasah yaitu siyasah dusturiyah, dimana membahas tentang hubungan permerinta terhadap rakyatnya, namun demikian dalam mewujudkan implementasinya mengalami kendala-kendala yaitu keuangan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang memadai untuk penanganan masalah penyandang disabilitas.

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Perbup Kabupaten Lima Puluh Kota No. 37 Tahun 2017 tentang PMKS (Studi Kasus Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota)2022 · oai:ais:skripsi:10224