Abstrak
ABSTRAK Tesis ini berjudul: “Peralihan Konsep Lil Intifa’ Kepada Konsep Lil Tamlik Pada Nafkah Madhiyah Anak di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Istihsan”. Latar belakang penulis mengangkatkan judul ini adalah karena adanya fakta bahwa dalam setiap gugatan nafkah madhiyah anak yang masuk ke Pengadilan Agama, pada umumnya senantiasa ditolak/tidak dikabulkan dengan alasan nafkah anak sifatnya lil intifa’ bukan lil tamlik dengan mangacu pada putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003 dan beberapa putusan lain yang dianggap sebagai yurisprudensi. Atas dasar ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya peralihan konsep lil intifa’ kepada lil tamlik pada nafkah anak, agar didapatkan putusan yang lebih berkeadilan bagi anak. Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana analisis terhadap konsep lil intifa‘ terhadap penolakan gugatan nafkah madhiyah anak di Pengadilan Agama serta bagaimana analisis terhadap peralihan konsep dari lil intifa‘ kepada konsep lil tamlik pada nafkah madhiyah anak di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif istihsan. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah untuk mengetahui analisis terhadap konsep lil intifa‘ terhadap penolakan gugatan nafkah madhiyah anak di Pengadilan Agama serta untuk mengetahui analisis terhadap peralihan konsep lil intifa‘ kepada konsep lil tamlik pada nafkah madhiyah anak di Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif istihsan. Penelitiani yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari kitab Fiqh Islam wa Adilatuhu karangan Wahbah al-Zuhaily, Putusan Mahkamah Agung R.I No. 608 K/AG/2003 serta Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan di antaranya adalah buku-buku fiqh yang membahas seputar nafkah serta buku-buku ushul fiqh. Bahan hukum tersiernya meliputi kamus istilah hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa sikap hukum menolak setiap gugatan nafkah madhiyah anak yang ada di Pengadilan Agama dengan alasan nafkah anak sifatnya lil intifa’ sejatinya bertentangan dengan apa yang diatur dalam hukum Islam mengenai nafkah anak dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak relevan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur mengenai perlindungan bagi seorang anak. Hal ini karena tidak semua perkara gugatan nafkah madhiyah anak memiliki fakta hukum yang sama. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hakim mempertimbangkan pula fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun ditinjau dari perspektif istihsan, maka yurisprudensi yang berlaku terkait nafkah madhiyah anak yang menganggap bahwa nafkah madhiyah anak sifatnya lil intifa’ sehingga tidak bisa dimintakan gantinya, dapat dikecualikan dengan pertimbangan mashlahat anak serta mempertimbangkan fakta di persidangan, apabila seorang ayah terbukti sebenarnya sanggup memberikan nafkah namun dengan sengaja tidak memberikan nafkah tersebut, dalam hal ini dipakai konsep istihsan bi al-mashlahah dengan tujuan agar putusan yang hadir bagi perkaran nafkah madhiyah anak ini tidak digeneralisir begitu saja, namun juga mesti mengedepankan mashlahat dan fakta-fakta yang muncul di persidangan.