Abstrak
Skripsi ini berjudul “Penundaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahah”, yang ditulis oleh Muhammad Dinul, NIM 1117.001, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena pada masa pandemi Covid-19 ditetapkannya kebijakan mengenai pelaksanaan pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Menteri Agama melaui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dimana dalam ketetapan tersebut berisi penundaan pelaksanaan pernikahan untuk beberapa waktu. Hal ini tentunya memiliki dampak kepada masyarakat khususnya yang hendak melaksanakan pernikahan. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin melakukan analisis ditinjau dari aspek maslahah terhadap penundaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan fiqh munakahat (pernikahan), buku-buku yang membahas tentang konsep maslahah dan data-data yang berkaitan dengan pandemi covid-19. Sedangkan untuk sumber sekunder adalah sumber yang terdapat dalam kitab-kitab munakahat, buku yang membahas tentang maslahah, data-data yang berkaitan dengan pandemi covid-19, internet dan jurnal. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah menetapkan beberapa kebijakan terkait pelaksanaan pelayanan nikah. Kebijakan tersebut ditetapkan bermaksud untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Di antara ketetapan tersebut yaitu mengenai penundaan terhadap pelaksanaan pernikahan untuk beberapa waktu, seperti yang dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020, Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020, Surat Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021. Di samping Surat Edaran ini bermaksud untuk hal yang baik, tetapi terdapat juga dampak buruk terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan seperti memungkinkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan siri, dan lain sebagainya. analisis ditinjau dari aspek maslahah mendukung adanya Surat Edaran dari pemerintah terkait pelaksanaan pelayanan pernikahan yaitu penundaan pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 untuk sementara waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan pencegahan terhadap penderitaan umum atau penyebaran wabah Covid-19 yang dapat menimbulkan suatu permasalahan yang besar, kebijakan tersebut merupakan maslahah karena dapat menjaga agama, menjaga jiwa, dan memelihara keturunan.