Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Perda Kabupaten Agam No 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim di Nagari Koto Tangah”, yang disusun oleh Nil Hidayatul Husna NIM 1317.016, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2021. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi tidak konsistennya pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2005 Kabupaten Agam tentang berpakaian muslim di Nagari Koto Tangah, baik itu dalam pelaksanaan maupun dalam penerapan sanksi. Penulis memilih lokasi penelitian di Nagari Koto Tangah dikarenakan penerapan perda ini baru dimulai pada tahun 2015, dan tentunya ini rentang waktu yang sangat jauh dengan tahun terbitnya perda itu sendiri yaitu tahun 2005. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (skripsi). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Walinagari, karyawan/ti kantor Walinagari Koto Tangah, Ketua KAN Nagari Koto Tangah, Beberapa Walijorong Nagari Koto Tangah dan beberapa orang ninik mamak di Nagari Koto Tangah. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, pertama: pelaksanaan perda tentang berpakaian muslim menjadi tidak konsisten dilatarbelakangi oleh: 1) karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan adanya perda berpakaian muslim. 2) sanksi yang kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar ketentuan perda. 3) tidak terlaksananya peran tokoh adat dalam penegakkan perda. 4) tidak adanya aparat khusus yang diberi wewenang dalam pelaksanaan perda. Kedua: latar belakang aparat tetap melayani masyarakat yang tidak menutup aurat, yaitu: 1) keakraban sebagian aparat pemerintah dengan sebagian masyarakat sehingga membuat sanksi ini terkesan tebang pilih. 2) sebagian aparat pemerintah tidak mengetahui akan adanya perda berpakaian muslim Kabupaten Agam. 3) Sanksi dinilai bertentangan dengan HAM dan Undang- Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. 4) sanksi tidak dilayani dalam urusan pemerintahan juga telah menimbulkan konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Pelayanan dari pemerintah merupakan amanah dari konstitusi yang kemudian menjadi hak setiap warga negara, oleh karena itu sanksi yang ada pada Perda Kabupaten Agam tentang berpakain muslim cacat secara yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus batal demi hukum.