Abstrak
Tesis ini berjudul “Pemindahan dan Pencabutan Hak Wali Oleh Hakim di Pengadilan Agama Solok Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk)’’. Tesis ini ditulis oleh Nur Hasilah (10119028), Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah kerena adanya perkara perwalian di Pengadilan Agama Solok yaitunya pada putusan nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA. yang mana guna putusan tersebut adalah untuk memenuhi salah satu syarat adminstrasi seleksi TNI yang mana alasan tersebut tidak ada dalam aturan tentang perwalian dan hal tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 BAB IV Pasal 16 poin b yaitu wali berakhir apabila anak berumur 18 tahun, sedangkan umur anak yang terdapat dalam putusan tersebut sudah lebih dari 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam ke sebuah karya ilmiah berbentuk tesis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah landasan hukum majelis hakim terhadap putusan nomor 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk dan akibat hukum Islam dan hukum positif Indonesia dari pencabutan dan pemindahan hak wali. Metode penelitian dalam penulis menggunakan jenis penelitian gabungan atau disebut juga dengan penelitian normative empiris. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan menganalisis putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa landasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Solok dalam putusan nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Slk dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Solok yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini selain yang tertuang dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan perkara tersebut, alasan lain majelis hakim adalah karena untuk kebaikan anak yang mewajibkan adanya putusan Pengadilan Agama untuk seleksi TNI, dalam hal ini majelis hakim memudahkan masyarakat pencari keadilan ke Pengadilan Agama Solok, sebab yang berhak untuk menetapkan hak perwalian ini hanyalah Pengadilan Agama. Dalam pertimbangan majelis hakim yang seperti ini penulis tidak setuju dengan hal tersebut karena majelis hakim bertentangan dengan aturan yang ada, salah satunya bertentangan dengan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, dan bertentangan juga dengan hukum Islam yaitu yang berhak menjadi wali dari anak adalah ayah dari anak tersebut sepanjang tidak ada halangan secara hukum. Selanjutnya mengenai akibat hukum islam dan hukum postif Indonesia adalah yang pertama akibat hukum Islam dari pemindahan dan pecabutan hak perwalian adalah untuk mengurus diri dan harta anak. Kedua menurut hukum postif Indonesia akibat hukum perwalian sesuai dengan Pasal 385 KHUPer segala sesuatu yang berlaku bagi orang tua maka hal tersebut juga berlaku bagi wali. Maka dari itu segala sesuatu berupa perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan maka akan berpindah kepada orang yang ditunjuk sebagai wali.