Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Implentasi Pasal VII Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus Angkutan Umum Kota Bukittinggi)” Nurainun ZR, Nim 1317.054 Prongram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan warganya, Pemda Bukittinggi mengeluarkan PERDA tentang kawasan tanpa rokok Tahun 2012, namun pelaksanaanya masih banyak ditemukan warga yan merokok di tempat umum seperti di angkutan umum, perkantoran dan lainnya. Maka rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan kebijakaan kawasan tanpa rokok serta faktor fakot yang mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa rokok di wilayah Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa rokok. Dalam penerapan kawasan tanpa rokok ini bahwasanya masih banyak masyarakat Kota Bukittinggi tidak mengetahui dan tidak mematuhi aturan kawasan tanpa rokok di angkutan umum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses implementasi kawasan tanpa rokok di angkutan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Field Research). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, sedangkan untuk sumber data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian dan informasi-informasi tambahan, misalnya buku-buku karya tulis, artikel dan jurnal yang terkait dengan penelitian. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, kualitatif. Pemerintah Kota Bukittinggi memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2012. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implentasi kebijakan kawasan tanpa rokok pasal VII khususnya di angkutan umum belum bisa berjalan dengan maksimal karena beberapa aspek penghambat yaitu kurangnya informasi, sosialisasi antara pemerintah, masyarakat dan komitmetmen pelaksana kebijakan serta pengaruh lingkungan sosial masyarakat, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat. Berdasarkan dari kekurangan tersebut perlu melakukan upaya-upaya mulai pemberiian sosialisasi yang tepat, media komunikasi masyarakat dengan pelaksana kebijkan agar implementasi berjalan dengan efektif sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012.