Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas. (Studi Pada Pelaksana Program Keluarga Harapan (Ppkh) Di Kampung Pisang Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam)”. Disusun oleh Akhira Rahmadhani Nim 3416.022. Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kampung pisang merupakan salah satu penerima bantuan Ppkh yang sedang mengalami permasalahan berupa penyaluran dana program keluarga harapan di Kampung Pisang mengalami tingkat pengkontrolan dan transparansi yang rendah. Dengan adanya Perubahan sistem penyaluran dana menjadi non tunai ini ternyata masih terjadi problematik terkait dengan penyaluran dana. Implementasi dari perubahan sistem ini ternyata masih terdapat masalah yang terjadi dalam program ini yaitu adanya penyimpangan dana yang dilakukakan para pendamping karena kurangnya pemahaman masyarakat Kampung Pisang sebagai penerima dalam cara penggunaan bantuan berbasis non tunai penyaluran dana PKH ini sehingga dimanfaatkan sejumlah petugas pendamping melakukan penyimpangan dana setiap kali pencairan dana berlangsung. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan dimana peneliti langsung meneliti di kampung pisang kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pelaksana Program Keluarga Harapan (Ppkh) yang berjumlah lebih kurang 45 orang Pelaksana Program Keluarga Harapan (Ppkh). Dari hasil penelitian dapat dikemukaka bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan Nagari Kampuang Pisang telah memenuhi akuntabilitas administratif versi Antonio Bar Cendon, namun akuntabilitas tersebut belum nampak pada indikator subjek urusan dalam penanganan pemutakhiran data karena kurang cepat dalam penanganan pemutakhiran data sehingga masih terdapat KPM yang seharusnya sudah tidak menerima bantuan tetapi pada realisasinya masih menerima bantuan. Selain itu, adanya ketidak tepatan sasaran penerima karena data yang diperoleh dari DTKS yang tidak bisa diubah karena pemberhentian kepesertaan yang menjadi kewenangan pemangku wilayah. Kata kunci: sistem informasi Akuntansi, akuntabilitas, PKH (program keluarga harapan)