Abstrak
Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH (PELENGAKHI) DI MAJELIS ADAT ACEH (STUDI KASUS KECAMATAN BADAR KABUPATEN ACEH TENGGARA)”. Skripsi ini disusun oleh Afri Hasni Putra, NIM 1217043, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, tahun 1442 H/2021 M. Pembahsan ini dilatarbelakangi oleh adanya aktivitas Pelengakhi banyak dilakukan dan disepakati kegiatannya di Aceh Tenggara hanya secara lisan tanpa adanya bukti tertulis sehingga penyebab sengketa adat itu rentan terjadi. Kesepakatan perjanjian Pelengakhi ini tidak ditentukan tentang batasan periode yang telah berlangsungnya perjanjian dengan waktu tertentu menyebabkan terjadinya persengketaan. Jikalau terjadinya sengketa di masyarakat Aceh Tenggara seperti Pelengakhi ini maka akan diselesaiakan melalui peradilan adat sebelum diserahkan kepada pihak yang lebih tinggi lagi tentunya. Maka diambil konsep penelitiannya bagaimana proses penyelesaian sengketa Pelengakhi di Majelis Adat Aceh serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa pelengakhi ini di Majelis Adat Aceh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif, maka penulis berusaha mencari informan atau narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun narasumber yang akan dijadikn sumber data penelitian adalah para pemangku adat gampong, ketua bidang adat istiadat Majelis Adat Aceh dan sekretaris Kecamatan Badar. Secara langsung penulis turun ke lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk proses mewawancarai. Hasil dari penelitian ini ialah tentang proses penyelesaian sengketa Pelengakhi di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara diharuskan menyelesaiakannya di peradilan adat Semua sengketa yang terjadi di masyarakat harus diawali penyelesaiannya peradilan adat termasuk Pelengakhi. Sengketa tersebut akan diselesaikan digampong yang dipimpin oleh keuchik serta dibantu oleh perangkat adat lainnya, ketika sengketa belum bisa diselesaikan pada Majelis Adat Aceh baik tingkat gampong maupun kabupaten/kota maka sengketa bisa dilanjutkan pada peradilan tingkat tingkat tinggi lagi yaitu Mahkamah Syariah. Proses menyelesaikan sengketa di Majelis Adat Aceh mempunyai kesamaan dengan proses penyelesaian sengketa dalam Islam. Seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Tahkim tersebut sama, begitu juga dengan tata caranya, kelembagaanya serta fungsi tujuannya seperti peradilan pada umumnya. Kepala adt yang mempuyai kewenangan memutusakn perkara harus sesuai dengan kebiasaan peradilan adat dan tidak bertentangan dengan hukum Syariat.