Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini ditulis oleh RISKA PURNAMA SARI, NIM. 1217029 yang judul “ANALISIS KEBIJAKAN BAZNAS KABUPATEN 50 KOTA UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT”, maksud dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan Baznas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat membayar zakat di kabupaten lima puluh kota. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat membayar zakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Bentuk-Bentuk Kebijakan Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat dan bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumen ini semua yang berkaitan dengan Baznas berupa program kerja, kebijakan yang dilakukan Baznas dan lainnya. Sedangkan wawancara ini penulis lakukan pada pihak Baznas untuk mengetahui apa saja kebijakan Baznas kabupaten lima puluh kota untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat membayar zakat. Data dalam penelitian adalah data kualitatif yang akan dianalisa dengan metode induktif dan deduktif. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan Skripsi IAIN Bukittinggi terbitan tahun 2020 yang telah di sesuaikan dengan pedoman penulisan Skripsi di Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dapat penulis simpulkan pertama bentuk-bentuk Kebijakan Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Membayar zakat ada lima yaitu kebijakan dalam bidang pengelolaan, pendistribusian, pengawasan,evaluasi dan pelaporan. Kedua Pelaksanaan Kebijakan Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota diatur oleh Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2013 tentang Zakat dan di tindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No.113 Tahun 2017 yang diberikan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa faktor yang menjadi kendala Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini.