Abstrak
ABSTRAK Di wilayah kerinci terdapat fenomena nikah sumbang. Nikah sumbang adalah pernikahan yang terjadi antara keturunan dari saudara laki-laki dan anak keturunan dari saudara perempuan. Pernikahan itu dilarang oleh hukum adat, namun jika pernikahan tersbut masih terjadi maka kedua mempelai wajib membayar denda adat, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggunukan dua rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Pertama, Pelaksanaan adat istiadat budendo nikah sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci? Kedua, Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci? Metode penelitian skripsi ini berjenis penelitian lapangan (field reseach). Sifat penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data primer para tokoh adat, pelaku nikah sumbang, ulama dan masyarakat, sumber sekunder penelitian ini berupa literatur yang berhubungan dengan nikah sumbang. Kerangka teori yang digunakan, menggunakan analisis hukum islam. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan adat istiadat pernikahan sumbang ini tidak ada bedanya dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja untuk pernikahan sumbang ini diadakan pendakwahan yang dilakukan oleh hulu balang yang dikirimkan oleh Ninik Mamak kepada orang yang melakukan pernikahan sumbang tersebut, kemudian acara pendakwahan dilakukan setelah kedua mempelai melaksanakn akad nikah di masjid. Bagi orang yang melakukan pernikahan sumbang ini di depan rumah pengantin perempuan akan diletakkan Tebu satu batang, Pisang dingin, Umpun puding, Keladi hitam, Lemang, dan Lempai sebagai tanda bahwa pasangan pengantin ini telah melakukan pernikahan sumbang. (2) Menurut perspektif hukum islam nikah sumbang “boleh” dilakukan karena di dalam hukum islam tidak ada dalil yang melarang pernikahan seperti ini, bahkan semua rukun dan syarat bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi, hubungan kekerabatan yang ada di dalam pernikahan ini pun bukanlah sebuah hubungan kekerabatan yang bisa menjadi pengahalang bagi seseorang untuk menikah. Jika hukum adat setempat memberikan sanksi berupa denda kepada orang yang melakukan pernikahan sumbang ini, hal itu sah-sah saja, sebagaimana yang tercantum di dalam kaidah ushulliyah “adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum” dengan pertimbangan bahwa hukum adat itu tidak mengahalalkan sesuatu yang haram menurut ketentuan hukum islam.