Abstrak
ripsi ini berjudul: “Penggunaan Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Penetapan Nasab Anak Zina Pasca Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi ini ditulis oleh Hanif A’la Ilhami dengan NIM. 1117.003, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2021 M/ 1442 H. Motivasi penulis untuk membahas judul ini adalah karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin yang telah keluar lebih dari delapan tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum ada aturan baru maupun revisi mengenai pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa isu anak luar kawin masih menjadi isu panas dan sering mengundang kontroversi. Selain itu, di antara penelitian terdahulu yang mencoba untuk menganalisis putusan ini menghasilkan kesimpulan yang beragam, ada yang menolak dengan catatan dan ada pula yang mendukung. Oleh karena itu penulis mencoba meneliti topik ini dengan pendekatan aturan pembuktian dalam hukum Islam, disertai dengan menganalisis nilai-nilai yang ingin diusahakannya. Sehingga penulis setidaknya meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam penetapan nasab anak zina serta apakah nilai-nilai rumusan normatif yang terdapat dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, di mana hukum dikaitkan dengan perkara konkrit di lapangan. Penelitian ini bersumber dari data-data yang yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, sehingga juga termasuk ke dalam kategori penelitian pustaka (library research). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam penetapan nasab anak hasil perzinaan (salah satu jenis dari anak luar nikah) kepada bapak biologisnya, adalah bertentangan dengan hukum Islam. Dikarenakan menurut para ulama, tes DNA baru bisa diterima dalam kasus seseorang yang majhul nasab dan juga pembuktian tersebut tidak menyelisihi metode penetapan nasab yang telah ada dalam syari’at. Sementara dalam kasus anak hasil perzinaan, ia tidak termasuk majhul nasab melainkan maqthu’ nasab. Selain itu penggunaannya juga menyelisihi metode penetapan nasab yang telah ada, yakni al-firasy yang secara tegas meniadakan hubungan nasab anak hasil perzinaan dengan bapak biologisnya. Selain itu, nilai-nilai dari rumusan normatif yang menjadi tujuan dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan mashlahah yang diinginkan termasuk mashlahah mulghah. Putusan ini diklaim akan memperjuangkan hak anak luar kawin yang terdiskriminasi, perlindungan terhadap kaum perempuan, memberikan hukuman bagi laki-laki, dan sebagai bentuk dinamisasi hukum Islam di Indonesia yang selama ini terkesan beku dan statis. Apabila ditilik terhadap kasus anak zina, maka seluruh nilai positif ataupun mashlahat yang diinginkan adalah hanya menurut pandangan manusia semata yang bersifat semu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.