Abstrak
Skripsi ini berjudul “EFEKTIFITAS PERDA NOMOR SATU TAHUN 2012 TENTANG SANKSI PELANGGARAN DI KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI BUKITTINGGI”. Skripsi ini di susun oleh Erna Susanti dengan NIM 1417043 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk sanksi bagi pelanggar di kawasan tanpa asap rokok beserta keefektifan pemerintah kota Bukittinggi dalam menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang termasuk cerutu yang di hasilkan dari bahan tanaman tembakau dan di beri bahan tambahan seperti nicotin rustica dan tar. Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini adalah di latar belakangi adanya ketidak efektifan pemerintah dalam menerapkan Perda nomor 1 tahaun 2012. Sehingga Perda ini tidak berjalan dengan semestinya. Apabila di lihat secara garis besar masih banyak di kota Bukittinggi ini yang merokok di sembarang tempat. Pada dasarnya Perda kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di buat bertujuan untuk mencegah masyarakat merokok di sembarang tempat agar masyarakat terhindar dari bahaya asap rokok tersebut. Peneliti ini menggunakan metode library riset dan library receach, yaitu mengkaji sumber-sumber buku dan juga observasi lapangan yang sesuai dengan judul penulis. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer adalah wawancara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui kawasan tanpa asap rokok di kota Bukittinggi dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan bahwa Perda Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Bukittinggi yang telah di buat pemerintah daerah belum berjalan dengan baik untuk di terapkan pada kota Bukittinggi sehingga belum bisa dikatakan dapat meminilisir kasus ini. Tidak hanya itu saja pemerintah juga tidak memfasilitasi tempat-tempat untuk orang merokok atau area smooking. Dapat penulis simpulkan keefektifan sebuah peraturan yang di buat baik dari provinsi atau daerah tidak dapat di lihat dari kecil atau besarnya sanksi tetap, tetapi lebih condong kepada bagaimana semestinya pemerintah membuat masyarakatnya mematuhi aturan tersebut..