Abstrak
ABSTRAK Femmy Rahma Yulianti nim. 1317.031, Skripsi ini berjudul “PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA OLEH BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” Prodi Hukum Ketatanegaran Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi 2021 Adapun yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah karena banyaknya terjadi pelanggaran kode etik dalam tahapan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang dapat melanggar prinsip profesionalitas hingga berpotensi melanggar hak-hak konstitusional. Oleh karena itu pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu harus diproses secara hukum yang berlaku. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui secara utuh tentang prosedur penyelesaian perkara oleh Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian kepustakaan (Library Reasearch) yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan prosedur penyelesaian perkara oleh Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian perkara oleh Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menurut Perbawaslu No. 4 Tahun 2019 dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap penyelesaian perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hasil penelitian ini menggambarkan prosedur penyelesaian perkara oleh Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian perkara oleh bawaslu terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan diproses berdasarkan adanya temuan atau aduan dari masyarakat, temuan atau aduan yang disampaikan akan di lakukan verifikasi administrasi untuk melihat terpenuhinya syarat formil dan materil, jika syarat formil dan materil terpenuhi maka Bawaslu memanggil para pihak untuk melakukan klarifikasi terhadap temuan atau laporan yang telah diverifikasi untuk mendapatkan informasi yang jelas dari para saksi yang telah di undang untuk melakukan klarifikasi. Setelah Bawaslu memanggil semua pihak yang terlibat maka Bawaslu membuat sistematika kajian dan rekomendasi untuk diputuskan dalam rapat pleno, sistematika kajian memuat: kasus posisi, data, analisis dan penerapan hukum, kesimpulan dan rekomendasi. Hasil dalam rapat pleno apabila menyatakan teradu terbukti dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelengara pemilu, maka Bawaslu Kabupaten/Kota akan menjatuhkan sanksi, seperti sanksi teguran lisan, teguran tulisan sampai dengan sanksi pemberhentian tetap. Namun jika dalam rapat pleno menyatakan temuan atau aduan tidak terbukti, maka Bawaslu Kabupaten/Kota akan merehabilitasi teradu. Pemberitahuan tentang status penanganan temuan atau aduan dapat dilihat pada papan pengumuman dan laman resmi Bawaslu Kabupaten/Kota dan pemberitahuan status penanganan temuan atau aduan juga disampaikan kepada pengadu, teradu dan pihak terkait lainnya melalui surat. Di dalam pandangan Islam untuk menetapkan suatu hukum, harus memakai prinsip keadilan agar dalam menetapkan kebenaran tidak terjadi kesalahan yang akan merugikan satu pihak ataupun pihak lainnya.