Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 7 Peraturan bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 Mengenai Tugas Walinagari Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah” (Study kasus Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam) skripsi ini ditulis oleh Lailaturrahmi Refdi, NIM 1316044, Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2020/1441 H. Maksut dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Pasal 7 Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 terlaksana sesuai dengan tujuan peraturan tersebut dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah dusturiah dalam penerapan peraturan tersebut. Latar belakang penelitian ini adalah karena adanya tugas Walinagari menyelenggrakaan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 sehingga dalam penerapan pasal ini Pemerintah Nagari harus menjalankan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat yang telah dimuat dalam Rancangan Pembangunan jangka menegah Nagari. Dan didalam islam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan ajaran islam yang di kaji dalam Fiqih Siyasah Dusturiah yang tujuan dari pembuatan peraturan tersebut yaitu kemaslahatan umat manusia. Metode penelitian yang digunakan yaitu field Research, yaitu penulis mengumpulkan data di lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan Pemerintahan Nagari serta masyarakat Nagari Kamang Hilia. Kemudian, penulis juga melakukan studi pustaka (library research) yaitu penelitian menggunakan literatur, karena dalam penelitian ini penulis melihat pelaksanaan peraturan pemerintah dari perspektif Fiqih Siyasah Dusturiah. Dari hasil penelian yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa Penerapan pasal 7 Peraturan Bupati Agam No. 15 tahun 2016 mengenai tugas walinagari telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan tujuan Pemerintah Nagari yaitu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaaan dan pemberdayaan masyarakat. Dan dalam penerapan peraturan tersebut yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembuatan peraturan yang sesuai dengan ajaran islam dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah dimana peraturan tentang hubungan pemerintah dan rakyat harus menimbulkan kemaslahatan bersama.