Abstrak
Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pada ayat 1 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. artinya pernikahan sah secara agama tetapi tidak dilegalkan oleh pemerintah maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Aturan ini dikeluarkan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat , melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan, menertibkan pernikahan liar, menjamin kepastian hukum, juga untuk tertib administrasi. Kompilasi hukum islam mengizinkan bagi perkawinan yang belum tercatat untuk dicatat (isbat nikah) dengan ketentuan (adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini sangat riskan menimbulkan persoalan baru seperti penyelundupan hukum dimana adanya suatu pernikahan yang tidak sah secara agama seperti nikah tanpa wali yang sah, nikah karena hamil duluan dan lain sebagainya karena kemudahan dalam isbat pernikahan yang seperti itu juga ikut mengisbatkan pernikahannya. Diperlukan keseriusan/ketelitian pengadilan untuk antisipasi hal tersebut. Salah satu dasar hakim dalam pertimbangan hukumnya yaitu maslahah mursalah. rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana pelaksanaan Perkara Kumulasi Isbat Nikah dengan Cerai tahun 2018 s.d 2019 di pengadilan Agama Bukittinggi?. Bagaimana analisis terhadap pelaksanaan Perkara Kumulasi Isbat Nikah dengan Cerai tahun 2018 s.d 2019 di pengadilan Agama Bukittinggi menurut hukum positif dan maslahah mursalah?. penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif. Penelitian ini berupa analisis yuridis filosofis terhadap pengadilan Agama Bukittinggi dalam kasus permohonan isbat nikah sirri. Penelitian ini menggunakan sumber data primer (putusan pengadilan agama bukittnggi), dan data sekunder berupa buku-buku, fatwa, artikel, jurnal, internet. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisa data induktif, deduktif, komperatif. Perkara kumulasi isbat nikah dan cerai di pengadilan agama bukittinggi yang diputus dalam kurun waktu 2018 s.d 2019 berjumlah 32 putusan, Semuanya merupakan pernikahan yang terjadi setelah tahun 1974. dikabulkan 23 putusan, gugur 2 putusan, dicabut 5 putusan, ditolak/NO 2 putusan, cerai gugat 21 putusan, cerai talak 11 putusan. Hakim mengabulkan isbat nikah apabila dalam proses persidangan terbukti sah secara hukum Islam. pengesahan isbat nikah ini merupakan maslahah hajjiyat. Hakim mengabulkan permohonan perceraian dikarenakan pernikahan terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki, jika dipertahankan hanya membawa kemudaratan bagi kedua pihak maka perceraian adalah solusi agar terlepas beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Hal ini merupakan maslahah dharuriyat.