Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini disusun oleh INDAH SRI WAHYUNI, NIM 3316.087 Program Studi Strata-1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukitinggi yang berjudul “ANALISIS EKSISTENSI DENDA TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KC. PADANG PANJANG DITINJAU DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi denda terhadap minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC. Padang Panjang ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam agar kedepannya PT. Bank Syariah Mandiri Kc Padang Panjang lebih maju sehingga meningkatkan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan secara tertib, transparan dan jujur. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kota Padang Panjang dan PT. Bank Syariah Mandiri Syariah di Jl. Soekarno Hatta Np. 5 C-D, Kota Padang Panjang Sumatera Barat, Indonesia dan yang bersifat Kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, snowball sampling serta penelitian kepustakaan. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada pembiayaan. Fatwa DSN-MUI membolehkan sanksi denda yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya dengan sengaja. Dana yang berasal dari denda keterlambatan diperuntukkan sebagai dana sosial. Para ulama kontemporer berbeda pendapat menanggapi masalah denda ini. Sebagian ulama membolehkan diadakannya denda supaya memberikan efek jera kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran utang. Sebagian ulama lain tidak membolehkan adanya denda karena denda yang dikenakan mengandung unsur riba. Dari penjelasan diatas, penulis mencoba mengkaji tentang Eksistensi Denda Terhadap Minat Masyarakat Untuk Melakukan Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kc. Padang Panjang Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada pembiayaan bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya, maka akan dikenakan sanksi oleh Bank Syariah. Tetapi bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan. Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Eksistensi denda yang ada pada perbankan syariah tidak menurunkan minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kc Padang Panjang. Kata Kunci : Eksistensi Denda, Pembiayaan, Minat Masyarakat dan Ekonomi Islam