Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Isbat Nikah Perkara Nomor 101/Pdt.P/2015/PA.Bkt”. Skripsi ini disusun oleh Nike Ariska, Nim. 1115.068. Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsyiah), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1441 H/ 2019 M. Isbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang sah menurut syariat islam yang terpenuhi rukun dan syaratnya baik perkawinan yang pernah terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi analisis, yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah ini. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. Dimana sumber primernya yaitu melalui dokumen Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Putusan Mahkamah Agung RI. Selain itu untuk mendapatkan hasil yang kongkrit dalam penelitian ini sumber datanya didukung oleh informan, serta buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan skripsi penulis. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menolak perkara Isbat Nikah dengan nomor perkara 0101/Pdt.P/2015/PA.Bkt, karena lemahnya pembuktian. Dan Pemohon mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah agung, namun Hakim Agung mengabulkan permohonan Isbat Nikah Pemohon dan membatalkan penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan dasar seluruh rukun dan syarat nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi yaitu dalam fiqh maupun KHI Pasal 14 rukun dan syarat pernikahan terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Namun Pengadilan Agama Bukittiggi hanya terpaku kepada keterangan saksi, dan melupakan bahwasannya dalam fiqh dan KHI Pasal 14 tidak menerangkan tentang qadhi dan mahar. Serta mengabaikan fakta bahwa kedua saksi menerangkan pernikahan Pemohon I dan II benar terjadi. Seharusnya hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tidak menutup mata untuk mencapai mashlahah, agar tidak berdampak negatif terhadap istri, anak, dan harta bersama.