Abstrak
ABSTRAK Skripsi ini di tulis oleh Sonya Oktaria, Nim. 1315.006 yang berjudul “LEGAL POLICY PEMDA KABUPATEN TENTANG HUKUM ADAT TERHADAP HAK ULAYAT”. Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran tanah ulayat serta pengeluran sertifikat. Penulisan skripsi ini di latar belakangi adanya kebijakan Pemda Dharmasraya dalam mengatur tentang tanah ulayat dalam hukum adat di Kabupaten Dharmasraya. Di mana menurut peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfatannya, yang mana dalam peraturan ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana prosedur pendaftaran tanah ulayat serta pengeluaran sertifikat di Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknis analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran terhadap situasi yang akan di teliti dalam bentuk uraian dan pendekatan yang di tujukan untuk meneliti pada hasil wawancara yang mendalam, kemudian menganalisis data yang di peroleh untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Setelah penulis membahas dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa Pendaftran Tanah Ulayat adalah proses yang di lakukan seseorang untuk mendaftarkan tanahnya ke KAN/BPN, dimana dari prosedur tersebut bisa mengasilkan Sertifikat untuk melegalkan kepemilikan tanah tersebut. dan apabila terjadi sengketa, maka sertifikat tersebut bisa di jadikan sebagai alat bukti yang kuat. Kebijakan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Dharmasraya dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Tanah Ulayat yaitu terlebih dahulu di peroleh melalui Kantor Kelurahan untuk mengurus Lashak yang berisi tanda tangan persetujuan dari penghulu, niniak mamak, serta tanda tangan orang yang terlibat dalam pertanahan tersebut, selanjutnya ke Kantor Wali Nagari untuk memperoleh Surat Rekomendasi membuat surat bebas sengketa dari RT/RW atau kelurahan, selanjutnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dharmasraya dengan membawa perlengkapan dengan syarat-syarat yang telah di buat sesuai dengan prosedur yang ada, dan setelah semuanya selasai maka sertifikat akan segera di keluarkan oleh Pihak berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dharmasraya.